• KAI Siap Jadi Operator Transportasi Massal

    Oleh : Doni Ramdhani09 Juli 2018 18:54
    INILAH, Bandung - Saat ini, pemerintah mendorong transportasi massal di Kota Bandung. Wacana moda transportasi massal yang dikembangkan yakni berbasis rel.

    Manager Humas Daop 2 Bandung Joni Martinus mengatakan, jika nantinya PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta untuk menjadi operator pihaknya akan mendukung penuh.

    "Pada prinsipnya, apa pun proyek yang dikembangkan pemerintah, kita pasti akan support," kata Joni, Senin (9/7).

    Menurutnya, selama ini proyek pemerintah di bawah koordinasi Dirjen Perkeretaapiaan selalu didukung PT KAI. Seperti proyek light rail transit (LRT) di Kota Palembang yang saat ini masuk tahapan uji coca. Jalur LRT Palembang itu diakuinya sebagai proyek pemerintah.

    Dalam proyek tersebut, pihaknya mendukung seperti pendidikan dan pelatihan masinis hingga pemeliharaan sarana dan prasarana. Tak hanya itu, pengendali perjalanan sampai penyediaan tenaga operator untuk uji coba persinyalan pun didukung penuh PT KAI. Rencananya, LRT Palembang itu akan digunakan dalam perhelatan Asian Games 2018 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

    "Kalau nantinya Bandung ini akan mengembangkan LRT, kita pun siap menjadi operatornya," tambahnya.

    Sebelumnya, peneliti Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Ade Sjafruddin mengatakan transportasi massal di Kota Bandung saat ini relatif jalan di tempat. Kondisi tersebut diakuinya tak jauh berbeda dengan kota lainnya di Jabar.

    "Kalau mau bicara Jabar, ya kita lihat dulu Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi. Lebih dari dua dekade, tidak ada inovasi mengenai transportasi massal," kata Ade.

    Padahal, menurutnya transportasi massal itu merupakan opsi paling efisien untuk moda pergerakan barang dan jasa publik. Dia menegaskan, keberadaan moda transportasi massal di Kota Kembang ini harus segera direalisasikan. Saat ini, hanya bus Trans Metro Bandung (TMB) yang memenuhi syarat sebagai transportasi massal.

    Angkot diakuinya saat ini ibarat hidup segan mati tak mau. Keberadaannya transportasi publik era '90an ini tersalip moda transportasi online berbasis aplikasi.

    "Saya kira, Bandung ini butuh transportasi massal berbasis rel. Kita terus mendorong realisasi ini ke Pemkot Bandung. Kabar terakhir, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mewacakan akan membangun LRT (light rail trasit). Sekarang, wacana tersebut masih belum jelas," ujarnya.

    Ade memiliki teori, trasportasi massal ini sebagai solusi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Pada 2010-2018, angkanya terhitung sebesar 0,72% per tahun. Kota ini pun memiliki tingkat kepadataan yang relatif tinggi yaitu 15 ribu orang/km2.

    "Melihat tingginya demand dan masalah lingkungan, transportasi massal itu adalah suatu moda yang efisien. Salah satu solusinya menyediakan shuttle bus di area komersial dan residensial. Ini bisa mengurangi trafik kemacetan," tambahnya.
    Dia menuturkan, kawasan Bandung Raya akan sulit menghilangkan kemacetan. Pasalnya, di kota ini relatif memiliki persimpangan sebidang. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya ruas jalan yang tidak berfungsi penuh karena adanya gangguan samping seperti banyaknya pedagang kaki lima (PKL), kendaraan yang berhenti sembarangan, dan orang yang menyeberang di sembarang tempat.

    Sementara itu, Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Slamet Mulyanto mengaku tingginya nilai investasi pembangunan LRT itu menjadi kendala utama. Terlebih, pembangunan tersebut membutuhkan kerjasama antara Pemprov Jabar dan lima pemerintahan kabupaten/kota yang dilintasi. Yakni, pemerintahan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

    Dia menjelaskan, rencana LRT Bandung Raya ini akan terintergarasi ke dalam tiga koridor yang mengarah ke wilayah Bandung Selatan. Yakni, koridor Leuwipanjang-Soreang, Jalan LL RE Martadinata-Banjaran, Tegalluar-Majalaya.

    Solusi transportasi LRT Bandung Raya yang terhubung dengan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta tersebut sejauh ini masih dalam tahap proses pembuatan nota kesepahaman. Sebab, investasi yang dibutuhkan relatif tinggi mencapai Rp1 triliun.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT