• OJK dan Kanwil DJP Jabar I Gelar Sosialisasi AEoI

    Oleh : Sirojul Muttaqien04 Juli 2018 20:47
    fotografer: Ist
    INILAH, Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menggelar sosialisasi Implementasi UU No 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Automatic Exchange of Information / AEoI) di Hotel Courtyard Bandung, Rabu (4/7).

    OJK mengundang sekitar 250 peserta yang terdiri dari para pejabat Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR Syariah, Pasar Modal dan Lembaga Non Bank di Jawa Barat. Sosialisasi dengan tema "Implementasi Ketentuan OJK dan Perpajakan tahun 2018" itu diharapkan lebih memberikan pemahaman Lembaga Jasa Keuangan untuk mengimplementasikan UU dan peraturan perpajakan terkait kewajiban akses data dan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

    Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yoyok Satiotomo dalam sambutannya mengungkapkan syukur atas realisasi amnesti pajak yang berakhir pada Maret 2017 lalu.

    “Saya mewakili institusi mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas partisipasi wajib pajak mengikuti program amnesti pajak. Secara umum realisasi amnesti pajak di Kanwil DJP Jabar I memuaskan. Namun, realisasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak terbuka,” jelasnya.

    Yoyok mengatakan saat ini kita sudah tidak bisa lagi menutup diri dari era keterbukaan informasi. “Sebagaimana kita ketahui, kita sudah memasuki era keterbukaan informasi. Sudah bukan zamannya lagi menyembunyikan data dan informasi untuk kepentingan perpajakan. Indonesia dalam lingkup dunia internasional telah menyepakati Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku pada 2018 ini,” katanya.

    Yoyok menjelaskan, melalui UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, DJP menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan AEoI.

    “Data ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pajak, bukan untuk yang lain-lain. Penggunaan data tersebut mengikuti standar global dan tidak sembarang individu bisa mengakses informasi tersebut,” katanya.

    Regulasi terkait UU tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang diteken pada 3 Maret 2017. Selain itu, Menkeu juga telah menerbitkan petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui PMK nomor 70 tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan PMK nomor 19 tahun 2018.

    Dalam beleid tersebut, dinyatakan Dirjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan perjanjian internasional dan pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan.

    “Yang terbaru telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Perdaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK lainya dan entitas lain, wajib menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak, sehingga Ditjen Pajak memiliki cukup data dan informasi keuangan tanpa diminta,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Sarwono mengatakan sosialisasi OJK-DJP ini merupakan bentuk sinergi OJK dan DJP dalam implementasi aturan keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Sarwono berharap, LJK bisa segera mengimplementasikan aturan kewajiban pelaporan ini.

    “Kami berharap, LJK yang sudah memenuhi kewajiban sebagai subjek pelapor data dan informasi keuangan mematuhi aturan ini. Acara sosialisasi sudah sering, namun masih ada kendala keraguan nasabah dalam melaporkan datanya. Padahal DJP sudah memberikan jaminan kerahasiaan data berdasarkan amanat undang-undang,” katanya.

    Dia menambahkan, aturan pelaksanaan terkait kewajiban pelaporan tersebut sudah ada, namun jika masih terdapat kendala teknis di lapangan, OJK dan DJP terbuka untuk memfasilitasi pelaksanaan aturan tersebut.

    “Kami terbuka jika ada pertanyaan terkait teknis pelaksanaan aturan tersebut. Bila perlu, pak Yoyok dan jajarannya akan turun langsung untuk menjelaskan aturan tersebut kepada setiap nasabah yang membutuhkan,” katanya. (jul)


    TAG :


    Berita TERKAIT