• Headline

    Penurunan PPh 0,5% Jadi Insentif Bagi Kalangan UKM

    Oleh : Dini23 Mei 2018 18:46
    INILAH, Bandung - Belum lama ini Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengumumkan, tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (PPh) untuk.UKM akan segera diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Sementara ini, aturan tersebut tengah digodok Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera dilakukan pengesahan.

    Penurunan tarif pajak PPh final yang tertuang dalam aturan tersebut akan diproyeksikan bagi Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), serta individu. Ke depan, kalangan UKM juga akan diberi tenggat waktu beberapa tahun untuk melunasi kewajiban pajak dengan tarif PPh final.

    "Pada prinsipnya kalangan UKM di Jabar snagat menyambut baik rencana penurunan ini. Terlebih waktu penertiban pembukuan juga diberikan dalam rentang waktu lama, yakni 3 sampai.6 tahun," ujar Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jabar, Iwan Gunawan, di Bandung, Rabu (23/5/2018).

    Menurut Iwan, penurunan tarif pajak tersebut juga dapat menjadi insentif bagi UKM di tengah iklim usaha yang saat ini sulit diprediksi.

    "Secara umum, iklim usaha mikro tidak terlalu menguntungkan. Tak sedikit pelaku UKM yang mengeluhkan bahwa omzet mereka tidak stabuk, bahkan semakin menurun jika dibandingkan tahun lalu," bebernya.

    Namun, ia tidak juga tak memungkiri bahwa banyak juga UKM yang meraih peningkatan omzet signifikan karena faktor seasonal Ramadan, Pilkada, juga ASEAN Games. Bahkan, sejumlah produsen perlengkapan busana muslim kebanjiran order Ramadan ini, karena bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada pasca Lebaran.

    "Kami tak luput berharap setelah penurunan tarif PPh UKM, pemerintah akan merealisasikan janjinya untuk memberikan kemudahan dalam hal perizinan. Dalam praktiknya, perizinan belum semudah yang dijanjikan pemerintah," tandasnya.

    Jelas Iwan, dengan adanya penurunan pajak, langkah UKM untuk mengembangkan pasar akan semakin terbuka lebar. Bahkan market juga akan diperluas ke arah ekspor. Seperti di ketahui menurutnya, saat UKN menembus ekspor mereka juga wajib mengantongi sejumlah persyaratan dan perizinan.

    "Kendala ekspor bagi kalangan UKM masih berkutat pada perizinan usaha secara resmi. Demikian juga dalam hal konsistensi produk dan standar kualitasnya," ungkapnya.

    Guna memecah persoalan perizinan, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Jawa Barat Lembaga Administrasi Negara terus melakukan berbagai kajian terobososan terkait kemudahan di bidang perizinan usaha.

    Kepala PKP2A I LAN RI, Hari Nugraha mengatakan, daya saing UMKM di daerah memiliki peran penting dalam mendongkrak daya saing di tingkat nasional.Untuk mencapai goals tersebut, berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang baik agar daya saing produk atau pelaku UMKM bisa naik kelas," terang Hari.

    "Pada intinya, saat inj pelaku UKM masih didera kesulitan saat mereka mengurus perizinan. Di sisi lain mereka dituntut untuk menaikan daya saing karena faktor inilah yang menentukan kemajuan perekonomian di tanah air," bebernya.

    Jelas Hari, jika banyak keuntungan yang didapatkan saat UKM telah mengantongi perizinan resmi. Antara lain kemudahan dalam akses permodalan, optimalisasi kemampuan sumber daya, dan peluang untuk memasarkan produk di berbagai event atau pameran berskala besar.

    "Saat ini yang terjadi fenomenanya seperti itu, produknya sudah kompetitif namun tak berizin sehingga keberadaan UKM tidak muncul di data base. Akhirnya kondisi ini yang membuat mereka tak mendapatkan peluang strategis," tukas Hari.[jek]


    TAG :


    Berita TERKAIT