• PGRI Desak Pemerintah Utamakan Guru Honorer

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar20 September 2018 17:02
    INILAH, Jakarta " Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan pendataan kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) dilakukan masing-masing pemerintah daerah.

    Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, di dalam PP P3K tersebut nantinya disarankan untuk menyederhanakan kontrak dengan hanya sekali kesepakatan, adanya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, dan memperoleh kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru.

    Sedangkan bagi yang sudah mengikutinya, maka sertifikat yang dia pegang harus diakui untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG).

    “Kalau kontraknya dilakukan setiap tahun maka tetap akan berbahaya bagi mereka. Kemudian mereka juga harus disertifikasi terlebih dahulu supaya jelas statusnya, karena ini yang secara prinsip dikejar para honorer supaya diangkat,” kata Uni kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Guru PGRI, Jakarta, Kamis (20/9).

    PGRI juga meminta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru ditunda sebab aturan pembatasan usia maksimal 35 tahun yang dipakai dalam sistem perekrutan dianggap tidak menyelesaikan masalah yang kini tengah dihadapi para guru dan tenaga kependidikan honorer K2.

    Pasalnya, para guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun tidak akan bisa mendapatkan kesempatan. Karena selama 10 tahun terakhir pemerintah sama sekali tidak membuka lowongan.

    “Guru dan tenaga kependidikan honorer itu menunggu kepastian yang tidak kunjung tiba selama 10 tahun. Mereka telah mengabdi sekian puluh tahun dan tidak ada perekrutan akhir-akhir ini,” kata Unifah.


    TAG :


    Berita TERKAIT