• Ombudsman: Ada Pembiaran Dalam Pencemaran Sungai Cileungsi

    Oleh : Reza Zurifwan11 Oktober 2018 17:26
    INILAH, Bogor - Pencemaran Sungai Cileungsi yang menyebabkan rusaknya air Baku PDAM Patriot Kota Bekasi dan menggangu kehidupan warga di sekitar Sungai Cileungsi dan Sungai Bekasi diperiksa oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

    Rabu (10/10/2018) Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Jakarta Raya memeriksa Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pencemaran di sungai Cileungsi.

    Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, dua pihak itu mengakui bahwa sungai Cileungsi sudah tercemar, hal ini dibuktikan dengan uji laboratarium yang sudah mereka lakukan.

    DLH Kabupaten Bogor juga telah melakukan penyegelan terhadap beberapa perusahaan di sepanjang jalur sungai Cileungsi, namun hal itu tidak berdampak banyak karena hingga hari ini air sungai masih berwarna hitam pekat.

    Lemahnya fungsi pengawasan dan ada indikasi pembiaran terungkap setelah Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya memeriksa kesaksian dan dokumen pengawasan dari kedua lembaga tersebut. Dan diperoleh keterangan bahwa laporan terhadap pencemaran sungai Cileungsi telah terjadi sejak awal tahun 2017.

    Dampak dari penundaan berlarut atas pengawasan dan pengendalian pencemaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sebagai penanggung jawab utama penanganan kasus pencemaran ini adalah memburuknya kualitas air Sungai Cileungsi yang menyebabkan bahan air baku PDAM Patriot Kota Bekasi menjadi tidak layak olah.

    Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor juga baru akan melakukan verifikasi terhadap 54 perusahaan di sepanjang jalur Cileungsi setelah masalah ini menjadi viral di media sosial.

    "Tidak harus menunggu viral baru bekerja, Kami pertanyakan bagaimana DLH Kabupaten Bogor dalam
    menjalankan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup khususnya Sungai Cileungsi" tegas Teguh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya.

    Satu temuan yang cukup miris dalam proses pemeriksaan ini adalah, walaupun Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah pabrik dan perusahaan terbesar di Indonesia, tidak ada satupun pejabat pengawas atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Bogor.

    Padahal keberadaan Pejabat PPNS Lingkungan Hidup menjadi penting bagi penegakan hukum lingkungan hidup sesuai dengan pasal 122 UU 32 tahun 2009, dimana pejabat berwenang yang tidak melakukan pengawasan diancam dengan tindak pidana bukan hanya merupakan maladministrasi saja.

    TAG :


    Berita TERKAIT