• Sekolah Terlibat Tawuran, JPKP Minta Kuota Siswanya Dibatasi

    Oleh : Reza Zurifwan20 September 2018 13:05
    fotografer: Reza Zurifwan
    INILAH, Bogor - Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Bogor mengusulkan harus ada pembatasan kuota penerimaan siswa bagi sekolah yang anak didiknya terlibat dalam tawuran. Hal inj dilakukan demi menghentikan trend tawuran yang kembali marak di Bumi Tegar Beriman.

    Ketua JPKP Kabupaten Bogor Fahrial Alfiano mengatakan dirinya miris melihat trend tawuran yang marak di daerah-daerah, padahal di Jakarta sendiri yang dulu terkenal akan tawuran pelajar malah sudah jauh berkurang.

    "Khusus sekolah swasta, sekolah yang anak didiknya terlibat tawuran harus diberikan sanksi berupa pembatasan kuota penerimaan siswa. Hal ini agar ada efek jera, kita melakukan ini agar sekolah tidak hanya sibuk dengan mencari murid sebanyak-banyaknya tetapi malah melupakan dalam tugas mendidik anak didiknya," kata Fahrial Alfiano kepada wartawan, Kamis (20/9).

    Dia menerangkan selain memberikan sanksi kepada pihak sekolah, untuk pelajar yang kerap melakukan tawuran itu harus dididik bela negara yang pelatihnya bisa dari TNI maupun Polisi.

    "Kita kan punya data pelajar mana yang suka tawuran, nah mereka ini harus dididik bela negara oleh TNI dan Polisi selama beberapa waktu. Setelah menjalani pendudikan bela negara, kita juga bisa libatkan mereka dalam Satgas Pelajar agar jika ada tanda-tanda tawuran, mereka bisa mencegahnya," terangnya.

    Sebelumnya Polres Bogor akan mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor agar pihak sekolah yang anak didiknya terlibat tawuran untuk diberikan sanksi penurunan tingkat akreditasi sekolah.

    "Untuk mencegah terjadinya lagi tawuran, jajarannya melibatkan ormas serta berkordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi berupa penurunan tingkat akreditasi kepada sekolah yang pelajarnya kerap terlibat tawuran," ujar Kepala Polres Bogor AKBP Andi Muhammad Dicky Pastika

    Menanggapi usulan elemen masyarakat ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam akan mempelajari apakah sanksi kepada pihak sekolah itu bisa diberikan oleh jajarannya atau tidak bisa.

    "Kami akan pelajari dulu, apakah pemberian sanksi penurunan akreditasi atau pembatasan kuota penerimaan siswa kepada pihak sekolah yang anak didiknya terlibat tawuran ini bisa kami berlakukan sudah sesuai wewenang kami," singkat Luthfie.

    Andri Lomban Wulur paman korban siswa SMP PGRI I Cibinong AY yang meninggal dunia Jumat lalu karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan leher oleh pelajar SMP Al-Nur meminta ada bimbingan moral kepada pelajar yang terlibat tawuran.

    "Kalau yang melakukan pembacokan itu jelas kriminal dan harus dihukum. Namun bagi teman-temannya yang ikut tawuran itu harus dibimbing moral dan diberikan tugas tambahan agar dia fokus dalam menuntut ilmu. Guru harus mendidik dan jangan hanya memberikan tugas Lembar Kerja Siswa (LKS), sementara dia berada di luar ruangan kelas," tutup Andri.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT