• Headline

    Pidana Ancam Pengawas TPS Curang

    Oleh : Rishad Noviansyah23 Mei 2018 16:03
    INILAH, Bogor - Hukuman pidana mengancam para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) jika terbukti terlibat kecurangan dalam proses Pilkada 2018. Tanggung jawab PTPS berat, meski upah yang diterima terbilang rendah.

    Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat Eliazar Barus pun mengamini keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia jadi kendala dalam perekrutan PTPS.

    Setiap PTPS nantinya diberi honor Rp500-550 ribu dengan masa kerja sekitar satu bulan, terhitung awal Juni 2018 hingga satu pekan setelah hari pemungutan suara yang jatuh pada 27 Juni 2018.

    "Dibanding upah minimum masih jauh. Tapi ini bukan pekerjaan tetap. Posisi ini bisa dimanfaatkan pekerja atau pengusaha untuk menambah pemasukan mereka," kata Barus, Rabu (23/5).

    Dia meyakinkan, PTPS telah terbukti mampu menciptakan pemungutan sura yang bersih dalam Pilkada Serentak 2015 di delapan daerah dan tiga daerah dalam Pilkada 2017 di Jawa Barat. "Bahkan pada 2017 hampir tidak ada selisih hasil suara satu pun," tegasnya.

    PTPS belum pernah digunakan sebelumnya pada sebagian besar daerah di Jawa Barat. Sehingga, perekrutan menjadi hal baru, khususnya di Kabupaten Bogor yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dengan jumlah TPS mencapai 7.365.

    Jumlah petugas yang disediakan pun belum ideal yakni satu petugas untuk TPS. Dia menilai. Namun, dengan segala keterbatasan di berharap Panwaslu bisa memaksimalkan kinerja mereka.

    Tugas Panwaslu sendiri di setiap daerah adalah mempublikasi pendaftaran PTPS ke seluruh wilayah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sosialisasi yang gencar diharapkan bisa mendorong antusiasme masyaraat untuk mendaftar PTPS.

    "Syaratnya kita mengacu pada Undang-undang Nomor 7/2017 seperti usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal SLTA. Kalau tidak terpenuhi batas usia bisa dikurangi jika pendaftar tidak mencukupi," kata dia.

    Panwaslu Kabupaten Bogor membuka pendaftaran dan peneriman berkas calon PTPS pada 21-27 Mei 2018. Apabila hingga akhir waktu jumlah belum tercukupi, waktu pendaftaran ditambah dua hari pada 29-30 Mei 2018.

    "Kita juga menunggu tanggapan dari masyarakat apakah orang tersebut memenuhi kriteria seperti bukan termasuk orang partai politik dan sebagainya," kata Ridwan.

    Kriteria lainnya, kata Ridwan, tidak boleh terlibat atau pernah melakukan tindak pidana dengan dibuktikan surat keterangan resmi dari kepolisian. Ia meyakinkan, proses seleksi PTPS dilakukan secara ketat untuk menghindari kecurangan petugas saat pemungutan suara.

    Tugas pokok PTPS adalah mengecek syarat pemilih yang akan menyalurkan haknya di TPS hingga saat penghitungan suara. Petugas yang terbukti menerima suap dari salah satu pihak untuk mempengaruhi perolehan suara Pilkada kali ini, bisa dikenai hukuman pidana. [gin]

    TAG :


    Berita TERKAIT