• Headline

    Pembangunan PAUD Negeri Senilai 1,6 Miliar Diprotes Warga

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha11 Oktober 2018 15:51
    fotografer: Rd Dani Rahmat Nugraha
    INILAH, Bandung- Warga Kabupaten Bandung mempertanyakan sistem pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri di Jalan Sawargi Desa/Kecamatan Soreang senilai Rp 1,6 miliar.

    Warga juga mempertanyakan pelaksana pembangunan gedung tersebut yang dilaksanakan oleh seorang pemborong yang diduga ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

    Salah seorang warga Kabupaten Bandung yang juga pemerhati pendidikan, Asep Ridwan. Dia merasa janggal dengan dilaksanakannya pembangunan gedung PAUD negeri yang akan dijadikan sebagai PAUD percontohan.

    Dia mengatakan proses pembangunan gedung yang bersumber sari APBN tersebut dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan sendiri. Padahal, berdasarkan aturannya pembangunan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan oleh internal sekolah atau biasa disebut swa kelola yang dilaksanakan oleh kepal sekolah dan komite.

    "Tapi ini dilaksanakan oleh dinas, memang saat ini belum ada struktur Kepsek dan komite. Yah namanya juga baru mau dibikin. Tapi dinas juga dasarnya apa bisa melaksanakan pekerjaan yang seharusnya swa kelola ini," kata Asep, Kamis (11/10/2018).

    Tak hanya itu saja, kata Asep, berdasarkan penulusuran pihaknya di lapangan, pengerjaan gedung yang luasnya kurang lebih 6000 meter persegi itu terlihat asal asalan.

    Seperti pada kedalaman pondasi, hanya sekitar 25 senti meter saja, padahal idealnya suatu bangunan memiliki kedalaman minimal 50 sentimeter hingga 60 sentimeter. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan sekaligus membahayakan. Karena bisa saja tidak tahan terhadap guncangan seperti gempa dan lainnya.

    "Teknis pengerjaannya juga sangat asal asalan. Salah satu contohnya yah itu kedalaman pondasinya. Itu bahaya, kalau suatu saat ada guncangan bisa mudah rubuh dan membahayakan penghuni gedung tersebut. Sebagai warga Kabupaten Bandung, tentunya ingin yang terbaik apalagi ini untuk tempat pendidikan anak anak kami,"ujarnya.

    Asep melanjutkan, ia juga menenggarai jika pemborong pembangunan tersebut diduga ada keterkaitan dengan salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan. Jika benar, kata dia, hal tersebut tentunya sarat dengan dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Apalagi, pelaksanaannya swa kelola alias tanpa pemilihan pelaksana proyek tanpa proses lelang.

    "Saya harap kabar tersebut tidak benar yah. Kalau benar seperti itu sangat keterlaluan. Sebagai warga kami minta penegak hukum segera melakukan penelusuran,"katanya.[jek]


    TAG :


    Berita TERKAIT