INILAH, Jakarta - Politikus PKS Nazir Djamil mengatakan langkah Presiden Joko Widodo mencabut remisi untuk narapidana pembunuh wartawan perlu diapresiasi. Tapi...

"Di satu sisi kita memberikan apresiasi karena berani mencabut remisi," katanya kepada INILAHCOM, Minggu (10/2).

Meski demikian ia juga menilai pencabutan remisi tersebut justru kerap disebut karena adanya penolakan dari sejumlah pihak. Poitikus mantan wartawan ini justru menilai keputusan ini cenderung beraroma politis.

"Di sisi lain, pencabutan remisi itu, dinilai lebih dikarenakan adanya penolakan dan protes, baik dari kalangan wartawan maupun pegiat antikorupsi. Karena itu, pencabutan remisi dinilai sangat politis," ulasnya.

Ia menjelaskan, keputusan Presiden terkait pencabutan remisi tentu akan berimplikasi untuk keputusannya dalam bidang yang sama di hari depan.

"Nanti jika ada hal yang berlaku sama, maka Presiden diuji untuk melakukan hal yang sama. Jika ini terwujud, maka keputusan Presiden mencabut remisi bukan imitasi menjelang Pilpres," ulasnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut remisi terpidana pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa yakni I Nyoman Susrama. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional.

"Sudah, sudah saya tandatangani (pencabutan remisi)," ujar Jokowi saat ditanya oleh peserta yang hadir di acara tersebut, Sabtu, 9 Februari 2019.

Dengan adanya pencabutan remisi tersebut, Susrama tetap harus menjalani hukuman seumur hidup.

Diketahui, remisi yang sempat menjadi polemik itu tertuang dalam Keppres Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara tertanggal 7 Desember 2018.

Susrama merupakan satu dari 115 terpidana yang mendapatkan keringanan hukuman tersebut. Hukuman atas dia jadi ringan, dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara