Akademisi Sebut Hoaks Tantangan Terbesar Pers

Akademisi Sebut Hoaks Tantangan Terbesar Pers

Minggu, 10 Februari 2019 | 22:00 WIB
Ilustrasi. Net

INILAH, Medan - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Dr Syafruddin Kalo, SH, mengatakan, tantangan terbesar dunia pers saat ini adalah banyaknya muncul hoax.

Hoax atau hoaks ini adalah berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat. "Dunia pers, harus lebih teliti, dalam memperoleh berita dari masyarakat maupun sumber-sumber lainnya, untuk mencegah berita bohong dan ujaran kebencian," kata Syafruddin di Medan, Minggu (10/2).

Untuk menghindari berita bohong itu, menurut dia, pers agar hati-hati dalam menyiarkan berita, sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. "Berita murahan itu, tidak perlu dipublikasikan di media massa," ujar Syafruddin.

Ia mengatakan, dalam mengantisipasi berita bohong dan ujaran kebencian itu, maka media dan seluruh pihak harus hati-hati menyikapinya, serta melakukan cek dan ricek terlebih dahulu sebelum disiarkan.

Masyarakat dan pembaca saat ini, juga sudah cukup dewasa dan pintar, serta bisa membedakan mana berita yang benar dan yang tidak.

Karena, menyiarkan berita bohong dan ujaran kebencian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pokok Pers, tetapi juga membuat kegaduhan di masyarakat, serta mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas) .

"Jadi, pers juga diharapkan harus ikut bertanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan kondusivitas di negeri ini," ucap dia.

Syafruddin menjelaskan, dari sejak pascareformasi 1998 digulirkan, Indonesia memiliki dua peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang pers dan media massa.

Pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Legitimasi ini memperkuat tentang bagaimana mestinya pers atau media massa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pilar keempat dalam demokrasi modern.

Bahkan, dalam Pasal 6 UU No 40/1999 tentang Pers, disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini, Indonesia mempunyai media massa yang jumlahnya mencapai 47.000, seperti media cetak, radio, televisi dan media online. Dari jumlah itu, ada 2.000 media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan selebihnya adalah media daring atau online.

Selain itu, masih banyak ditemukan media yang tidak memenuhi syarat. Kemudian, masih banyak wartawan yang tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki pengetahuan jurnalistik yang cukup.

"Hingga saat ini, sudah ada 14 ribu wartawan yang terdaftar, dan telah memiliki Uji Kompetensi (UKW) yang telah dilakukan PWI Pusat," kata Dosen Fakultas Hukum USU itu.

Antara / sur

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Kamis, 21 Februari 2019 | 19:30 WIB

    Guna Revitalisasi SMK, Kemendibuk Siapkan Bantuan

  • Kamis, 21 Februari 2019 | 14:44 WIB

    Anang-Ashanti Jenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng