Pendidikan dan Kebudayaan Kini dalam Kesatuan Utuh

Pendidikan dan Kebudayaan Kini dalam Kesatuan Utuh

Rabu, 5 Desember 2018 | 17:50 WIB - Oleh: Daulat Fajar Yanuar
Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018. INILAH/Daulat Fajar
INILAH, Jakarta - Sejarah kesatuan utuh antara pendidikan dan kebudayaan terekam usai terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 harus menjadi perayaan bagi semua pihak. KKI menegaskan bahwa kebudayaan sudah punya dasar hukum yang kuat, yang bisa menjadi tonggak dan panduan bagi semuanya.

“Sehingga kebudayaan Indonesia bisa menunjukkan jati dirinya lebih kuat lagi. Dengan strategi kebudayaan, anak cucu kita dapat dibentengi dari pengaruh asing, sehingga kebudayaan kita masih seperti kebudayaan Indonesia asli yang selama ini kita kenal,” kata Didik dalam pidato pembukaan KKI 2018 di Jakarta, Rabu (05/12).

Didik melanjutkan, sebagai wujud perhatian pemerintah, mulai tahun 2019 Kemendikbud menganggarkan dana khusus untuk sanggar dan alat musik tradisional untuk sekolah-sekolah. Dia menjelaskan nantinya akan ada banyak kegiatan budaya dan seni yang bisa dimasukkan ke dalam sekolah.

“Untuk itu, pemerintah mendukung penuh dengan menganggarkan dana alokasi khusus untuk pemajuan kebudayaan,” ujar Didik.

Sementara Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, sudah ada 300 kabupaten dan kota yang melengkapi dan menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada pemerintah pusat. Nantinya PPKD ini akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada puncak penyelenggaraan KKI 2018, Minggu (09/12) nanti.

“Langkah selanjutnya yaitu menetapkan strategi kebudayaan dan berkumpulnya kita di sini adalah untuk menyusun dan merumuskan itu.  Bila semanya lancar, hari Minggu, presiden akan hadir untuk menerima dokumen tersebut,” kata Hilmar.

Ke-300 dokumen ini berisikan semua unsur kekayaan kebudayaan Indonesia. Di dalamnya, terdiri dari beragam dan kekayaan budaya nasional. 

“Kalau sekarang sudah ada 300 PPKD yang terkumpul, maka sudah ada 7000 orang yang terlibat dengan proses yang panjang dan teliti.  Ini adalah sejarah terbesar bagi negara kita,” terang Hilmar. 

Daulat Fajar Yanuar / bsf

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Selasa, 11 Desember 2018 | 10:30 WIB

    Pelayanan Publik Bagus, Kepercayaan Warga Tinggi

  • Senin, 10 Desember 2018 | 18:30 WIB

    Penataan Guru Sulit Kalau Sistemnya Tidak Jelas

  • Senin, 10 Desember 2018 | 14:50 WIB

    Tahun Depan Siswa tak Perlu Repot Daftar Sekolah Lagi

  • Minggu, 9 Desember 2018 | 11:35 WIB

    Literasi Digital Minim Lebarkan Kesenjangan Sosial Ekonomi

  • Sabtu, 8 Desember 2018 | 14:02 WIB

    Menteri Lukman Ajak Guru Besar Tularkan Toleransi

  • Rabu, 5 Desember 2018 | 15:54 WIB

    Membangun Desa itu Sulit tapi Tak Mustahil