Keraton Senusantara Kecewa Kongres Kebudayaan

Keraton Senusantara Kecewa Kongres Kebudayaan

Rabu, 5 Desember 2018 | 17:05 WIB - Oleh: Erika Lia
INILAH, Cirebon- Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) memprotes sejumlah hal dalam Kongres Kebudayaan 2018 yang dinilai menepikan keraton.

Kongres Kebudayaan 2018 dihelat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 5-9 Desember 2018 di Jakarta. Pada Forum Pra-Kongres III yang digelar 27 November lalu untuk menyongsong Kongres Kebudayaan, lahirlah tujuh isu strategis kebudayaan.

Ketua FSKN yang juga Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat mengungkapkan, rancangan tujuh isu strategis kebudayaan itu belum memuat keraton dan nomenklatur keraton sebagai mitra strategis pemerintah. Padahal, dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan, hampir seluruhnya terdapat di keraton dan sudah dilakukan di keraton-keraton senusantara.

"Dengan segala keterbatasannya, keraton-keraton di Indonesia selama ini sudah melaksanakan sepuluh objek pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai luhur kebudayaan bangsa demi memperkokoh NKRI," tutur Arief kepada wartawan, Rabu (5/12/2018).

Selain itu, disayangkan pula ketidakterlibatan FSKN atau unsur keraton dalam Tim Perumus Strategi Kebudayaan. Tim ini sendiri diketuai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Sekretaris Forum yang juga Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, serta 15 anggota.

"Keraton se-Nusantara tak bisa memahami dan kecewa mengapa tak dilibatkan dalam tim perumus ini," cetusnya.

Arief mengingatkan, keraton masih ada dan eksis dalam pemajuan kebudayaan dalam bingkai NKRI. Terbentuknya NKRI pun tak dapat dipisahkan dari keberadaan dan peranan keraton sejak dulu.

Keraton yang tersebar se-Nusantara, lanjutnya, merupakan mata rantai historis dengan nilai-nilai sosial kultural dari sistem budaya dan sosial masyarakat sejak beberapa abad lampau. Dalam proses perkembangan sosial budaya bangsa, keraton telah menempatkan unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional.

"Keraton menjadi aset dalam mengembangkan kehidupan kebudayaan dan sosial kemasyarakatan," cetusnya.

Dia menambahkan, ditinjau dari sejarah perjalanannya di Nusantara, keraton sebagai salah satu pusat kebudayaan memiliki pengalaman yang potensial bagi perluasan kontribusi maupun pembinaan kebudayaan. Hal ini terutama tersirat dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sayangnya, kata dia, hingga kini kebudayaan belum menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah. Untuk ini, dibutuhkan political will pemerintah dan Negara agar sektor kebudayaan menjadi program prioritas pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

"Anggaran kebudayaan dalam APBN dan APBD pun masih sangat kecil. Pemerintah dan Negara harus serius meningkatkan anggaran kebudayaan dalam APBN dan APBD, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten," tegasnya.

FSKN pun meminta nomenklatur keraton dimunculkan saat penyerahan rekomendasi Kongres Kebudayaan oleh mendikbud kepada presiden. Pihaknya berharap, nomenklatur itu sudah mengakomodir keraton sebagai lembaga adat tradisi kebudayaan.

Di sisi lain, FSKN sendiri mengapresiasi dan mendukung setiap upaya dalam pembangunan kebudayaan oleh pemerintah dan Negara.

Erika Lia / dey

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Selasa, 11 Desember 2018 | 16:30 WIB

    TNI AU Bangun Tiga Helipad Besar di Purwakarta

  • Selasa, 11 Desember 2018 | 13:25 WIB

    Indramayu Rotasi 104 Pejabat Isi Kekosongan

  • Selasa, 11 Desember 2018 | 12:49 WIB

    Cirebon Darurat Kekerasan Seksual

  • Selasa, 11 Desember 2018 | 11:31 WIB

    Suap Meikarta, KPK Periksa Tiga Anggota DPRD Bekasi

  • Senin, 10 Desember 2018 | 17:35 WIB

    Ratusan Santri Gedongan Cirebon Seleksi Magang ke Jepang

  • Senin, 10 Desember 2018 | 16:20 WIB

    BB Padi Sukamandi Butuh Tambahan Peneliti

  • Senin, 10 Desember 2018 | 10:10 WIB

    Pembebasan Lahan Bandara Sukabumi Mundur Jadi 2019