Terbitkan PP, Pemerintah Beri Kado Buruk untuk Guru Honorer

Terbitkan PP, Pemerintah Beri Kado Buruk untuk Guru Honorer

Selasa, 4 Desember 2018 | 16:40 WIB - Oleh: Daulat Fajar Yanuar
Ilustrasi. ANTARAFOTO
INILAH, Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dianggap jadi 'kado buruk' untuk guru honorer.

PP tersebut, awalnya digadang-gadang sebagai kado indah bagi guru honorer pada pelaksanaan Hari Guru Nasional 2018, belum lama ini. Tapi belakangan diketahui, PP tersebut tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya sudah ada.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, isi dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut sama saja dengan memindahkan tandatangan dari kepala daerah seperti Bupati, Walikota, dan Gubernur - sebagai penanggung jawab langsung para guru di daerah, kepada seorang menteri. 

"Isinya tidak banyak berbeda dengan sistem Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Honorer selama ini," kata Ramli dalam keterangan persnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (04/12).

Ramli juga menyoroti skema penggajian dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 itu yang menurutnya tidak jelas apakah akan bersumber dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat. 

Selain itu dia juga melihat dalam peraturan pemerintah tersebut masa kerja para guru honorer hanya berlangsung selama satu tahun. 

Dia memperkirakan dengan seleksi ketat dan kewajiban sertifikat profesi maka hampir bisa dipastikan honorer yang ada saat ini akan sangat
banyak yang akan kehilangan statusnya.

"Padahal sesunguhnya pemerintah mampu dan bisa mencukupkan guru di seluruh sekolah negeri di seluruh Indonesia dengan status PNS," ujarnya. 

Sementara pengacara guru honorer dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PB PGRI) Andi Asrun mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K bertentangan dengan azas kepastian hukum dan rasa keadilan. 

"Sehingga Peraturan Pemerintah ini harus dicabut. Peraturan ini tidak mengakomodasi guru honorer yang telah bekerja lama, setidaknya selama lima tahun," kata Asrun kepada wartawan dihubungi terpisah. 

Seleksi calon P3K yang rencananya akan digelar pemerintah usai proses rekrutmen calon PNS rampung, kata Asrun, dilakukan sebagaimana seleksi pegawai baru dan tidak memperhatikan masa kerja sebelumnya. Selain itu, seleksi P3K juga dilakukan bukan akibat hukum seleksi
calon PNS atau sebagai 'kompensasi' bagi yang tidak lulus seleksi calon PNS. 

Dia pun menilai penerapan masa kontrak bagi P3K bertentangan dengan Undang-Undang Perburuhan karena masa kontrak kerja hanya maksimal 2 x 1 tahun sebelum diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan masa kontrak bagi P3K adalah minimal satu tahun atau maksimal lima tahun untuk satu periode kontrak. 

"Tidak ada ukuran batasan seleksi bagi jabatan untuk guru dalam peraturan pemerintah tersebut," kata Asrun. 

Daulat Fajar Yanuar / bsf

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Jumat, 14 Desember 2018 | 21:17 WIB

    Pemerintah Jangan Persulit Mahasiswa Ikut Pemilu

  • Jumat, 14 Desember 2018 | 20:15 WIB

    Belajar Bahasa Isyarat Bikin Awet Muda

  • Jumat, 14 Desember 2018 | 17:45 WIB

    Belajar Bahasa Isyarat Bikin Awet Muda

  • Jumat, 14 Desember 2018 | 13:00 WIB

    Mau Gabung Nasdem TGB?

  • Jumat, 14 Desember 2018 | 12:53 WIB

    Ketika Presiden Jokowi Curhat soal PKI

  • Kamis, 13 Desember 2018 | 18:38 WIB

    Gaji Guru Honorer Masih Aman Dicover DAU