PP tersebut, awalnya digadang-gadang sebagai kado indah bagi guru honorer pada pelaksanaan Hari Guru Nasional 2018, belum lama ini. Tapi belakangan diketahui, PP tersebut tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya sudah ada.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, isi dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut sama saja dengan memindahkan tandatangan dari kepala daerah seperti Bupati, Walikota, dan Gubernur - sebagai penanggung jawab langsung para guru di daerah, kepada seorang menteri. 

"Isinya tidak banyak berbeda dengan sistem Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Honorer selama ini," kata Ramli dalam keterangan persnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (04/12).

Ramli juga menyoroti skema penggajian dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 itu yang menurutnya tidak jelas apakah akan bersumber dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat. 

Selain itu dia juga melihat dalam peraturan pemerintah tersebut masa kerja para guru honorer hanya berlangsung selama satu tahun. 

Dia memperkirakan dengan seleksi ketat dan kewajiban sertifikat profesi maka hampir bisa dipastikan honorer yang ada saat ini akan sangat

banyak yang akan kehilangan statusnya.

"Padahal sesunguhnya pemerintah mampu dan bisa mencukupkan guru di seluruh sekolah negeri di seluruh Indonesia dengan status PNS," ujarnya. 

Sementara pengacara guru honorer dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PB PGRI) Andi Asrun mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K bertentangan dengan azas kepastian hukum dan rasa keadilan. 

"Sehingga Peraturan Pemerintah ini harus dicabut. Peraturan ini tidak mengakomodasi guru honorer yang telah bekerja lama, setidaknya selama lima tahun," kata Asrun kepada wartawan dihubungi terpisah. 

Seleksi calon P3K yang rencananya akan digelar pemerintah usai proses rekrutmen calon PNS rampung, kata Asrun, dilakukan sebagaimana seleksi pegawai baru dan tidak memperhatikan masa kerja sebelumnya. Selain itu, seleksi P3K juga dilakukan bukan akibat hukum seleksi

calon PNS atau sebagai 'kompensasi' bagi yang tidak lulus seleksi calon PNS. 

Dia pun menilai penerapan masa kontrak bagi P3K bertentangan dengan Undang-Undang Perburuhan karena masa kontrak kerja hanya maksimal 2 x 1 tahun sebelum diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan masa kontrak bagi P3K adalah minimal satu tahun atau maksimal lima tahun untuk satu periode kontrak. 

"Tidak ada ukuran batasan seleksi bagi jabatan untuk guru dalam peraturan pemerintah tersebut," kata Asrun.