Pelayanan Publik di Indramayu Dijamin Stabil

Pelayanan Publik di Indramayu Dijamin Stabil

Kamis, 8 November 2018 | 17:44 WIB - Oleh: Erika Lia
INILAH, Indramayu - Mundurnya Bupati Indramayu Anna Sophanah diyakinkan tak akan berdampak pada roda pemerintahan dan pembangunan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Ahmad Bahtiar menjelaskan, bupati bersama DPRD telah menyiapakan program untuk 2019. Karena itu, roda pemerintahan dan pelayanan publik tak akan terganggu.

"Pelayanan publik tak akan terganggu karena pelaksanaan pelayanan publik bukan pada bupati, tapi pada semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," paparnya.

Sejauh ini, lanjutnya, Kabupaten Indramayu sudah pula membahas APBD 2019 yang diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Dengan begitu, pengajuan pengunduran diri bupati bukan persoalan dalam pembahasan APBD 2019.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Taufik Hidayat menegaskan, meski bupati mengundurkan diri, roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Indramayu tetap berjalan. Dia pun memastikan, Anna masih tetap menjabat bupati Indramayu.

"Sampai sekarang Bu Anna masih menjabat sebagai bupati Indramayu dan masih menjalankan tugasnya sebagai bupati," tuturnya.

Dia menjelaskan, Anna resmi mundur setelah ada surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri akan mengangkat pelaksana harian (Plh) bupati agar roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu tetap berjalan.

"Menurut aturan, pengganti bupati adalah wakil bupati," cetusnya.

Erika Lia

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Jumat, 16 November 2018 | 15:33 WIB

    Polda Sita Rp 1,9M dari Kasus Dana Hibah di Tasik

  • Jumat, 16 November 2018 | 13:33 WIB

    Mantan Kuwu Diduga Korupsi Dana Desa

  • Jumat, 16 November 2018 | 12:27 WIB

    Pemkot Depok Siapkan Perwal LGBT

  • Jumat, 16 November 2018 | 10:04 WIB

    Harga Bahan Pangan di Purwakarta Cenderung Stabil

  • Kamis, 15 November 2018 | 14:08 WIB

    Karyawan Bank Diperiksa KPK, Telusuri Aliran Dana Sunjaya?