Cimahi Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Cimahi Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Kamis, 8 November 2018 | 17:36 WIB - Oleh: Ahmad Sayuti
INILAH, Cimahi- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berjanji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. Untuk pembangunan sendiri dianggarkan dari pos belanja langsung yang nilainya mencapai Rp 1,052 triliun.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna usai rapat paripurna penyampaian R-APBD 2019, di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kamis (8/11/2018).

Ajay menjelaskan, nilai R-APBD Kota Cimahi 2019 yang diajukan pada pos belanja pendapatan sekitar Rp 1,455 triliun, dan untuk pos belanja daerah diajukan sebesar Rp 1,733 triliun. Untuk menjawab tuntutan masyarakat, di 2019 Pemkot bakal memprioritaskan sektor pembangunan.

"Kami dan jajaran ASN sepakat, apapun kondisi APBD akan memprioritaskan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Ini jadi skala prioritas," katanya.

Salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendesak, di antaranya pembangunan underpass Gatsu yang baru tahap pembuatan Detail Engineering Design (DED). Kemudian insfrastruktur jalan, jembatan, serta pelayanan wajib meliputi pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan.

"Belanja untuk pembangunan terdapat dalam pos Belanja Langsung yang nilainya sekitar Rp 1,052 triliun. masyarakat," ujarnya.

Ajay mengklaim sebenarnya struktur  APBD Kota Cimahi sudah cukup baik dan seimbang antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun, untuk mengurangi defisit anggaran, akan diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Terkait kenaikan gaji ASN sesuai kebijakan pemerintah pusat dan kenaikan tunjangan honorer, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) RI sebagai dasar hukum. Selain itu, Ajay pun berharap dana Kelurahan bakal dikucurkan pemerintah pusat mulai tahun anggaran 2019. 

"Kami harap dana kelurahan turun, katanya sudah dianggarkan tinggal menunggu kepastiannya. Saya rasa sama pentingnya antara dana kelurahan dan dana desa," ujarnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Ahmad Nuryana mengatakan, anggaran untuk pembangunan masih perlu dibahas lebih lanjut. Karena nilainya masih sebatas pengajuan, dan perlu pembahasan lagi dengan legislatif.

"Tapi, semua pihak sepakat bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur masuk prioritas pada kinerja tahun depan," ujarnya.

Terkait kenaikan gaji ASN yang masuk dalam Belanja Pegawai senilai Rp 633 miliar, menurutnya itu sudah disediakan dalam pos dana toleransi.

Ahmad Sayuti

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Jumat, 16 November 2018 | 14:57 WIB

    Hati-hati Parkir di Tempat Ini, Pentilnya Dicabut!

  • Kamis, 15 November 2018 | 16:30 WIB

    Dua Titik Banjir Baru Muncul, di Sudirman Misterius

  • Kamis, 15 November 2018 | 15:22 WIB

    Netralitas ASN Dominasi Pelanggaran Pemilu

  • Kamis, 15 November 2018 | 13:09 WIB

    Setwan DPRD Denpasar Pertimbangkan Program Setwan Cimahi